Updates.
LANGSA - Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Langsa menjadi sorotan pada Rabu, 31 Desember 2025. Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Langsa, dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Intelijen Fadli Setiawan, SH, MKn, melakukan penggeledahan mendalam di instansi tersebut.
Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari tahap penyidikan lanjutan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang menyelimuti proyek pembangunan jalan lingkungan dan drainase di Gampong Alue Dua, Kota Langsa. Proyek yang menyedot anggaran Rp 1.755.607.122 dari APBK Langsa Tahun Anggaran 2023 ini diduga kuat tidak memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Kepala Kejari Langsa, Adi Tyogunawan, SH, MH, yang memberikan perintah langsung untuk penggeledahan ini, menegaskan pentingnya langkah ini. "Penggeledahan dan penyitaan dilakukan untuk mencari, menemukan, serta mengamankan dokumen maupun barang bukti yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan perkara, " jelasnya pada Jumat (2/1/2026).
Surat Perintah Penggeledahan Nomor PRINT-1518A/L.1.13/Fd.2/12/2025 tertanggal 30 Desember 2025 menjadi dasar hukum tindakan ini, diikuti dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor PRINT-1518B/L.1.13/Fd.2/12/2025. Seluruh rangkaian kegiatan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Langsa, memastikan proses hukum berjalan sesuai koridor perundang-undangan.
Proyek Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan Perumahan dan Permukiman Gampong Alue Dua ini, dengan nilai kontrak fantastis Rp 1.755.607.122, kini berada di bawah pengawasan ketat Kejari Langsa. Surat Perintah Penyidikan Kejaksaan Negeri Langsa Nomor: PRINT/05/L.1.13/Fd.2/12/2025 tanggal 29 Desember 2025 menjadi bukti dimulainya investigasi mendalam terhadap dugaan penyimpangan yang terjadi.
Tujuan utama dari penggeledahan dan penyitaan ini, seperti yang ditegaskan oleh Kepala Kejari Langsa, adalah untuk memperkuat alat bukti, membuat terang benderang tindak pidana yang diduga terjadi, serta menjamin kelancaran proses penyidikan yang sedang berjalan. Harapannya, keadilan dapat ditegakkan dan uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya. (PERS)
